Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 19 Tahun 2017

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA LURAH/KEPALA DESA UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sebagian wewenang Lurah/Kepala Desa untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran (Kode F2.01) dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online, didelegasikan kepada: a. Kepala Ruangan Bersalin pada RSUD untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada RSUD; b. Kepala Puskesmas untuk penandatangan Surat Keterangan Kelahiran pada Puskesmas; c. Kepala Rumah Bersalin MARGI RAHAYU untuk penandatangan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Bersalin MARGI RAHAYU; d. Kepala Rumah Bersalin NAHDLATUL ULAMA (NU) untuk penandatangan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Bersalin NAHDLATUL ULAMA (NU).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Batu Nomor 19 Tahun 2017 tentang PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA LURAH/KEPALA DESA UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE

T.E.U.

Indonesia, Kota Batu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Batu

Tanggal Penetapan

31 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

31 Januari 2017

Tanggal Berlaku

31 Januari 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 19/E

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Batu

Bidang

Halaman ini telah diakses 651 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

19. Pendelegasian Wewenang Lurah Dalam Pengurusan Akte Kelahiran Online kanzul.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara-Kependudukan dan Perkawinan
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 19/E
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA LURAH/KEPALA DESA UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan dalam rangka pelaksanaan pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online, diperlukan pendelegasian , berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Lurah/Kepala Desa Untuk Penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran Dalam Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Secara Online 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Nomor 2009 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Sebagian wewenang Lurah/Kepala Desa untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran (Kode F2.01) dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online, didelegasikan kepada: a. Kepala Ruangan Bersalin pada RSUD untuk penandatanganan Surat Keterangan Kelahiran pada RSUD; b. Kepala Puskesmas untuk penandatangan Surat Keterangan Kelahiran pada Puskesmas; c. Kepala Rumah Bersalin MARGI RAHAYU untuk penandatangan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Bersalin MARGI RAHAYU; d. Kepala Rumah Bersalin NAHDLATUL ULAMA (NU) untuk penandatangan Surat Keterangan Kelahiran pada Rumah Bersalin NAHDLATUL ULAMA (NU).
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017. 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 19 Tahun 2017

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA LURAH/KEPALA DESA UNTUK PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN KELAHIRAN DALAM PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KELAHIRAN SECARA ONLINE

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT