Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2017

Pengusahaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1.Ketentuan Umum 2.Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3.Cekungan Air Tanah Provinsi 4.Izin Pengusahaan Air Tanah 5.Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah 6.Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 7.Perlindungan, Pelestarian, Dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah 8.Sistem Informasi Pengusahaan Air Tanah 9.Pembiayaan 10.Ketentuan Penyidikan 11.Ketentuan Pidana 12.Ketentuan Peralihan 13.Ketentuan Penutup 12.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengusahaan Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

17 Februari 2017

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2017

Tanggal Berlaku

17 Februari 2017

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 4

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1665 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 4 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

LINGKUNGAN - AIR TANAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengusahaan Air Tanah
ABSTRAK:	Air tanah merupakan salah satu sumber daya air karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk air bagi kehidupan yang bersih, sehat dan produktif. Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat, perlu adanya pengusahaan air tanah yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidupserta potensi sumber daya alam di Sumatera Barat. Dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengusahaan air tanah secara komprehensif, efektif dan efisien dengan mengedepankan pemanfaatan ketersediaan air tanah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai pengusahaan air tanah. UUD 1945, UU No. 58 Tahun 1961, UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 121 Tahun 2015 Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1.Ketentuan Umum 2.Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 3.Cekungan Air Tanah Provinsi 4.Izin Pengusahaan Air Tanah 5.Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah 6.Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 7.Perlindungan, Pelestarian, Dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah 8.Sistem Informasi Pengusahaan Air Tanah 9.Pembiayaan 10.Ketentuan Penyidikan 11.Ketentuan Pidana 12.Ketentuan Peralihan 13.Ketentuan Penutup 12.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017. 52 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2017

Pengusahaan Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT