Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3 Tahun 2017

Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Bab III : Kode Etik Bab IV : Komite Etik Bab V : Pemeriksaan dan Keputusan Bab VI : Sanksi Bab VII : Sekretariat Bab VIII : Keuangan Bab IX : Ketentuan Lain-lain Bab X : Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

13 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

19 Januari 2017

Tanggal Berlaku

19 Januari 2017

Sumber

Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Nomor 72002

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 2921 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

NO.3 .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA – KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Nomor 72002
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan dan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah dapat lebih efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, maka Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2014 perlu disempurnakan. Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PERDA No. 5 Tahun 2016; PERGUB No. 18 tahun 2015; PERGUB No. 261 Tahun 2016. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Bab III : Kode Etik Bab IV : Komite Etik Bab V : Pemeriksaan dan Keputusan Bab VI : Sanksi Bab VII : Sekretariat Bab VIII : Keuangan Bab IX : Ketentuan Lain-lain Bab X : Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017. Peraturan Gubernur No. 119 tahun 2004 tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah 15 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521