Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 44 Tahun 2011

Tugas Wakil Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Wakil Bupati mempunyai tugas: a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah; e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila berhalangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tugas Wakil Bupati

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

31 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

31 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

31 Oktober 2011

Sumber

BD No 36 Seri E

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

Halaman ini telah diakses 585 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 44 TAHUN 2011-TUGAS WAKIL BUPATI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TUPOKSI

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD No 36 Seri E

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Wakil Bupati

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka guna membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pembagian tugas dengan Wakil Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Wakil Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah• daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Wakil Bupati mempunyai tugas: a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah; e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila berhalangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2011.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 44 Tahun 2011

Tugas Wakil Bupati

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT