Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 41 Tahun 2011

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyelesaian ganti kerugian keuangan daerah dilakukan me/a/ui : a. Tuntutan Perbendaharaan; dan b. Tuntutan Ganti Rugi. TPKD terdiri dari : a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua; b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua; c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku sekretaris; d, Kepa/a Badan Kepegawaian selaku anggota; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan f. Sekretariat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

25 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

25 Oktober 2011

Sumber

BD No 34 Seri E

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

Halaman ini telah diakses 488 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2011-TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KERUGIAN DAERAH
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD No 34 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan kekayaan daerah dan ketertiban penyelesaian kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendaharawan, Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan, pejabat lainnya dan pihak ketiga harus diselesaikan agar supaya kerugian daerah dapat diputihkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen dalam Negeri; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); Penyelesaian ganti kerugian keuangan daerah dilakukan me/a/ui : a. Tuntutan Perbendaharaan; dan b. Tuntutan Ganti Rugi. TPKD terdiri dari : a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua; b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua; c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku sekretaris; d, Kepa/a Badan Kepegawaian selaku anggota; e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan f. Sekretariat.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011. 27 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 41 Tahun 2011

Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT