Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 7 Tahun 2016

Kepelabuhan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur antara lain tentang 1. Izin pelabuhan mencakup : a. izin lokasi; b. izin pembangunan; c. izin operasional. 2. Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas : a. izin usaha angkutan laut; b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; c. izin usaha angkutan sungai; d. izin usaha angkutan penyeberangan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kepelabuhan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumenep

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Sumenep

Tanggal Penetapan

21 November 2016

Tanggal Pengundangan

21 November 2016

Tanggal Berlaku

21 November 2016

Sumber

LD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 8

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep

Bidang

Halaman ini telah diakses 1033 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 07 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perikanan dan kelautan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepelabuhan
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang pelayaran dan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren an tara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepelabuhanan. 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mengatur antara lain tentang 1. Izin pelabuhan mencakup : a. izin lokasi; b. izin pembangunan; c. izin operasional. 2. Izin usaha angkutan di perairan terdiri atas : a. izin usaha angkutan laut; b. izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat; c. izin usaha angkutan sungai; d. izin usaha angkutan penyeberangan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016. 41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 7 Tahun 2016

Kepelabuhan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT