Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 49 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: Mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Trenggalek; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 1. perencanaan Pengadaan Tanah; 2. persiapan Pengadaan Tanah; 3. pelaksanaan Pengadaan Tanah; 4. penyerahan hasil Pengadaan Tanah; 5. pembiayaan dan/atau penganggaran; dan 6. pelaporan dan evaluasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 49 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Trenggalek

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Trenggalek

Tanggal Penetapan

02 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

02 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

02 Oktober 2015

Sumber

Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 49

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bidang

Halaman ini telah diakses 763 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 49 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

LAMPIRAN.pdf

Preview

Download

LAMPIRAN LAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman pengadaan tanah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat langsung dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, maka dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang pelaksanakaannya dilakukan oleh lnstansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dimiliki oleh Instansi Pemerintah, pengadaan tanahnya dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak, atau apabila untuk kepentingan program prioritas pemerintah dapat menggunakan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 maka dalam rangka mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan pertimbangan lainnya, Gubernur mendelegasikan kewenangan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Trenggalek; Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014. Materi pokok: Mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Trenggalek; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 1. perencanaan Pengadaan Tanah; 2. persiapan Pengadaan Tanah; 3. pelaksanaan Pengadaan Tanah; 4. penyerahan hasil Pengadaan Tanah; 5. pembiayaan dan/atau penganggaran; dan 6. pelaporan dan evaluasi.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2015. jumlah 68 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 49 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT