Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 31 Tahun 2016

KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini antara lain berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip; 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Masyarakat; 5. Tahapan Pelaksanaan; 6. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; 7. Pembiayaan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2016 tentang KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banyuwangi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Banyuwangi

Tanggal Penetapan

19 September 2016

Tanggal Pengundangan

19 September 2016

Tanggal Berlaku

19 September 2016

Sumber

BD NOMOR 31

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Bidang

Halaman ini telah diakses 423 kali

FILE-FILE PERATURAN

Kesbang_Raperbup_Ramah_HAM.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

HAK ASASI MANUSIA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD NOMOR 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK:

bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara; bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan ini antara lain berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan dan Prinsip; 3. Ruang Lingkup; 4. Hak Masyarakat; 5. Tahapan Pelaksanaan; 6. Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan; 7. Pembiayaan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 31 Tahun 2016

KABUPATEN RAMAH HAK ASASI MANUSIA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT