Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 11 Tahun 2017

Penyelenggaraan Reklame

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Permohonan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame; BAB III Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame; BAB IV Tim Reklame; BAB V Pengesahan Izin Penyelenggaraan Reklame; BAB VI Pendaftaran Biro Reklame; BAB VII Larangan; BAB VIII Pemanfaatan Bangunan Fasilitas Publik; BAB IX Perubahan Materi Reklame; BAB X Asuransi; BAB XI Pemberian Sanksi; BAB XII Jaminan Biaya Bongkar; BAB XIII Pengawasan; BAB XIV Pencabutan Izin; BAB XV Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pamekasan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pamekasan

Tanggal Penetapan

01 April 2017

Tanggal Pengundangan

01 April 2017

Tanggal Berlaku

01 April 2017

Sumber

BD No 11

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1960 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 11 TAHUN 2017-PENYELENGARAAN REKLAME.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Reklame
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta penambahan objek reklame videotron yang bersifat komersial, diperlukan penajaman terhadap pengaturan tentang Penyelenggaraan Reklame; b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 perlu disesuaikan; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B); BAB I Ketentuan Umum; BAB II Permohonan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame; BAB III Tata Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame; BAB IV Tim Reklame; BAB V Pengesahan Izin Penyelenggaraan Reklame; BAB VI Pendaftaran Biro Reklame; BAB VII Larangan; BAB VIII Pemanfaatan Bangunan Fasilitas Publik; BAB IX Perubahan Materi Reklame; BAB X Asuransi; BAB XI Pemberian Sanksi; BAB XII Jaminan Biaya Bongkar; BAB XIII Pengawasan; BAB XIV Pencabutan Izin; BAB XV Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017. 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan No. 11 Tahun 2017

Penyelenggaraan Reklame

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT