Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 7 Tahun 2008

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sumbangan pihak ketiga dalam Perda ini merupakan sumbangan ikhlas dan tidak mengikat, baik barang maupun uang, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan. Sumbangan harus disetujui DPRD, dan disahkan oleh Bupati. Penerimaan sumbangan dilakukan oleh Badan pengelola Keuangan dan kekayaan Daerah, dibantu oleh dinas terkait. Sumbangan berupa uang disetorkan ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang selanjutnya diperlakukan sebagai barang milik daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

02 September 2008

Tanggal Pengundangan

03 September 2008

Tanggal Berlaku

03 September 2008

Sumber

LD.2008/NO.7, TLD No.-, LL KAB. SINTANG: 7 HLM

Subjek

APBD - PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH - PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 674 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Melawi Nomor 7 Tahun 2008 ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Sumbangan-pihak ketiga
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7, TLD No.-, LL KAB. SINTANG: 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
ABSTRAK:	Perda ini mempertimbangkan perlunya pengaturan atas partisipasi masyarakat berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah. UU Nomor 49 Tahun 1960; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007 Sumbangan pihak ketiga dalam Perda ini merupakan sumbangan ikhlas dan tidak mengikat, baik barang maupun uang, yang perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan. Sumbangan harus disetujui DPRD, dan disahkan oleh Bupati. Penerimaan sumbangan dilakukan oleh Badan pengelola Keuangan dan kekayaan Daerah, dibantu oleh dinas terkait. Sumbangan berupa uang disetorkan ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang selanjutnya diperlakukan sebagai barang milik daerah.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2008. 6 Halaman dan 1 Halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521