Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Trenggalek No. 11 Tahun 2015

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten trenggalek; memuat antara lain: ketentuan umum; Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat yang meliputi: a. tertib Jalan; b. tertib lalu lintas dan angkutan Jalan; c. tertib jalur hijau, taman dan Tempat umum; d. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan; e. tertib sungai, saluran dan lepas pantai; f. tertib usaha; g. tertib Bangunan; h. tertib pemilik dan penghuni Bangunan; i. tertib sosial; dan j. tertib aset.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Trenggalek

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Trenggalek

Tanggal Penetapan

02 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2015

Tanggal Berlaku

31 Desember 2015

Sumber

LD Kab. Trenggalek Th 2015 No.17 dan TLD No.50

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Bidang

Halaman ini telah diakses 938 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ketertiban umum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab. Trenggalek Th 2015 No.17 dan TLD No.50
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	a. bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang tertib, aman dan tenteram serta untuk menjaga pemanfaatan sarana dan prasarana Fasilitas umum, maka perlu mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kabupaten trenggalek; memuat antara lain: ketentuan umum; Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat yang meliputi: a. tertib Jalan; b. tertib lalu lintas dan angkutan Jalan; c. tertib jalur hijau, taman dan Tempat umum; d. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan; e. tertib sungai, saluran dan lepas pantai; f. tertib usaha; g. tertib Bangunan; h. tertib pemilik dan penghuni Bangunan; i. tertib sosial; dan j. tertib aset.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. jumlah 33 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521