Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2013

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) maksud, tujuan dan fungsi serta ruang lingkup, 3) prinsip dan tata cara penyusunan SOP, 4) penyusunan SOP, 5) monitoring dan evaluasi SOP, 6) ketentuan peralihan, 7) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VII Bab 13 Pasal.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Maluku Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Sofifi

Tanggal Penetapan

03 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

03 Desember 2013

Tanggal Berlaku

03 Desember 2013

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 20

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 575 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB MALUT No.20.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA - PEDOMAN PENYUSUNAN

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 20, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 20

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah lebih diorientasikan pada peningkatan kinerja unit organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan publik, oleh karena itu perlu diatur sistem dan prosedur kerja sebagai Sarana Sistem Pengendalian Manajemen dan penunjang tertib Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, sistem dan prosedur kerja perlu disusun pedomannya untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 tahun 2008 , Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang: 1) ketentuan umum, 2) maksud, tujuan dan fungsi serta ruang lingkup, 3) prinsip dan tata cara penyusunan SOP, 4) penyusunan SOP, 5) monitoring dan evaluasi SOP, 6) ketentuan peralihan, 7) ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VII Bab 13 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2013.
11 halaman, Lampiran: 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 20 Tahun 2013

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT