Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 2 Tahun 2008

Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang: ketentuan umum; nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tarif; wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak; masa pajak, saat terhutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara penghitungan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringan dan pembebasan pajak, tata cara pembentulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan adn banding; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluarsa, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Labuhan Batu

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Rantauprapat

Tanggal Penetapan

31 Juli 2008

Tanggal Pengundangan

01 Agustus 2008

Tanggal Berlaku

01 Agustus 2008

Sumber

LD.2008/No.2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu

Bidang

Halaman ini telah diakses 713 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KAB. LABUHANBATU NO. 02 TAHUN 2008.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak pengelolaan Sarang BUrung walet
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:	bahwa di Kab. Labuhanbatu terdapat beberapa tempat pengelolaan dan pengusahaan burung walet yang merupakan salah satu obyek Pajak Daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Dasar Hukum: 1. UU No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; 2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 3. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya; 4. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 5. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; 7. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 10. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP; 11. PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru; 12. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; 13. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 14. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Perda Kab. Labuhanbatu No. 1 tahun 2007 tentang PerubahanKetiga Perda Kab. Labuhanbatu No. 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kab. Labuhanbatu. Perda ini mengatur tentang: ketentuan umum; nama, obyek dan subyek pajak; dasar pengenaan dan tarif; wilayah pemungutan dan cara penghitungan pajak; masa pajak, saat terhutang dan surat pemberitahuan pajak daerah; tata cara penghitungan dan penetapan pajak; tata cara pembayaran; tata cara penagihan pajak; pengurangan, keringan dan pembebasan pajak, tata cara pembentulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; keberatan adn banding; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kadaluarsa, ketentuan pidana, penyidikan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2008. Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur kemudian dengan Perbup sepanjang mengenai pelaksanaannya, 34 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521