Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 8 Tahun 2012

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas, Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); Bab 5. Perencanaan Penanaman Modal; Bab 6. Promosi Penanaman Modal; Bab 7. Pelayanan Penanaman Modal; Bab 8. Fasilitasi Penanaman Modal; Bab 9. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal; Bab 10. Pengembangan Penanaman Modal; Bab 11. Kepastian Usaha; Bab 12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; Bab 13. Kerjsa Sama penanaman Modal; Bab 14. Ketenagakerjaan; Bab 15. Peran Serta Masyarakat; Bab 16. Pengendalian Penanaman Modal; Bab 17. Sanksi Administratif; Bab 18. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

01 Oktober 2012

Tanggal Pengundangan

01 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

01 Oktober 2012

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 8

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 557 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sabu Raijua No. 8 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

modal-penanaman
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2012 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan dukungan penanaman modal untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendukung yang penting dan strategis, sehingga perlu diciptakan suasana kondusif, menarik dan dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha, dengan meningkatkan dan menetapkan kemudahan pelayanan penanaman modal; c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 2 ayat (6) beserta lampiran pada huruf P menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penanaman Modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009, Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas, Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); Bab 5. Perencanaan Penanaman Modal; Bab 6. Promosi Penanaman Modal; Bab 7. Pelayanan Penanaman Modal; Bab 8. Fasilitasi Penanaman Modal; Bab 9. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanaman Modal; Bab 10. Pengembangan Penanaman Modal; Bab 11. Kepastian Usaha; Bab 12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal; Bab 13. Kerjsa Sama penanaman Modal; Bab 14. Ketenagakerjaan; Bab 15. Peran Serta Masyarakat; Bab 16. Pengendalian Penanaman Modal; Bab 17. Sanksi Administratif; Bab 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012. 11 halaman; 4 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 8 Tahun 2012

Penanaman Modal

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT