Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2013

Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan gubernur ini diatur tentang Penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal di Provinsi Maluku Utara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanyya. Diatur tentang Ketentuan umum; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Jenis pelayanan, indikator kinerja Dan target; Rencana pencapaian standar pelayanan minimal 5 pasal; Jangka waktu dan target pencapaian standar pelayanan minimal daerah; Pengintergrasian bencana pencapaian standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan; Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Maluku Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Sofifi

Tanggal Penetapan

27 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2013

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 373 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB MALUT NO.13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

administrasi dan tata usaha negara - Penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal di provinsi maluku utara

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan daerah ini antaralain sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan bertahap oleh pemerintah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada kalimat diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara.
Dasar hukum peraturan daerah ini terdiri dari UU No.46 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Pemendagri No.6 Tahun 2007, Peraturan Mentri Negra Perumahan Rakyat No.22/PERMEN/M/2008, Peraturan mentri Sosial No.129/HUK/2008, Peraturan Mentri Negara Pememberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.1 Tahun 2009, Peraturan Mentri Negara lingkungan hidup No.19 Tahun 2008, Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transimigrasi No.PER.15/MEN/IV/2011, Peraturan Mentri Pertanian No.65/PEMERINTAH/OT.140/12/2010, Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.106/HK.501/MKP/2010, Peraturan Menteri Perhubungan No.PM.81 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.14 Tahun 2011, Perda Provinsi Maluku Utara No.4 Tahun 2008, Perda Provinsi Maluku Utara No.6 Tahun 2008, Perda Provinsi Maluku Utara No.7 Tahun 2008, Perda Provinsi Maluku Utara No.8 Tahun 2008.
Peraturan gubernur ini diatur tentang Penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal di Provinsi Maluku Utara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturanyya. Diatur tentang Ketentuan umum; Maksud dan tujuan; Ruang lingkup; Jenis pelayanan, indikator kinerja Dan target; Rencana pencapaian standar pelayanan minimal 5 pasal; Jangka waktu dan target pencapaian standar pelayanan minimal daerah; Pengintergrasian bencana pencapaian standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan; Pelaporan; Pembiayaan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2013.
32 Haman, Lampiran: 18 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Maluku Utara Nomor 13 Tahun 2013

Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Maluku Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT