Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 9 Tahun 2015

Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.; meliputi : ketentuan umum; pendirian, pengelolaan; tata kerja BUM Desa; Badan kerjasama antar desa; AD ART; permodalan; klasifikasi usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; penggunaan laba BUM Des; kepailitan; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; sanksi; ketentuan peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tulungagung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tulungagung

Tanggal Penetapan

31 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

11 April 2016

Tanggal Berlaku

11 April 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1301 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN BUMD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BUMDes
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 6 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat menclirikan Badan U saha Milik Desa sesuai dengan kebu tuhan dan potensi desa; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan disempumakan agar dalam pendiriannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki pedoman baku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.; meliputi : ketentuan umum; pendirian, pengelolaan; tata kerja BUM Desa; Badan kerjasama antar desa; AD ART; permodalan; klasifikasi usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; penggunaan laba BUM Des; kepailitan; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; sanksi; ketentuan peralihan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Jumlah 20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521