Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2016

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah 3. Pembentukan 4. Perda 5. Peraturan Bupati dan PBKDH 6. Peraturan DPRD 7. Keputusan Bupati 8. Keputusan DPRD 9. Keputusan Pimpinan DPRD 10. Keputusan Badan Kehormatan DPRD 11. Partisipasi Masyarakat 12. Tata Naskah 13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bandung

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Soreang

Tanggal Penetapan

14 Juni 2016

Tanggal Pengundangan

14 Juni 2016

Tanggal Berlaku

14 Juni 2016

Sumber

LD.2016/NO.5

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bandung

Bidang

Halaman ini telah diakses 1543 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KBandung_No_5_Th_2016.pdf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2016/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
ABSTRAK:	Pemerintahan daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain berbentuk produk hokum daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dalam satu kesatuan system hokum nasional. Dalam ranga tertib regulasi, pembentukan produk hokum daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis guna mewujudkan metode dan standar yang tepat dalam pembentukan produk hokum daerah yang baik. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peaturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hokum daerah, Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dan menetapkan Perda tentang pembentukan produk hukum daerah. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PERPRES No 87 Tahun 2014; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri No 20 dan No 77 Tahun 2012; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015. Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah 3. Pembentukan 4. Perda 5. Peraturan Bupati dan PBKDH 6. Peraturan DPRD 7. Keputusan Bupati 8. Keputusan DPRD 9. Keputusan Pimpinan DPRD 10. Keputusan Badan Kehormatan DPRD 11. Partisipasi Masyarakat 12. Tata Naskah 13. Ketentuan Lain-Lain 14. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2016. PERDA No 8 Tahun 2010. 169 Halaman (Penjelasan 24 Halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2016

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT