Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fak-Fak No. 9 Tahun 2008

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi ketentuan umum yang menetapkan batasan istilah dan ruang lingkup dalam Perda ini serta asas umum pengelolaan keuangan daerah; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Pengelolaan Kas; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD; Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fak-Fak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Fak-Fak

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Fak-Fak

Tanggal Penetapan

25 Februari 2008

Tanggal Pengundangan

11 Maret 2008

Tanggal Berlaku

11 Maret 2008

Sumber

LD.2008/NO.17

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Fak-Fak

Bidang

Halaman ini telah diakses 766 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan-Daerah-Kabupaten-Fakfak-No.-9-Tahun-2008-tentang-Pokok-pokok-Pengelolaan-Keuangan-Daerah1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	Bahwa untuk mewujudkan peyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, transparan, adil dan bertanggungjawab dengan adanya pedoman Pengelolaan sebagai Landasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 28 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2007, PP No. 24 Tahun 2007, dan PP No. 38 Tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi ketentuan umum yang menetapkan batasan istilah dan ruang lingkup dalam Perda ini serta asas umum pengelolaan keuangan daerah; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Asas Umum dan Struktur APBD; Penyusunan Rancangan APBD; Penetapan APBD; Pelaksanaan APBD; Perubahan APBD; Pengelolaan Kas; Penatausahaan Keuangan Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD; Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2008. Dengan berlakunya Perda ini maka segala Peraturan Daerah dan/atau peraturan/keputusan Bupati yang mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah serta petunjuk pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Pengelolaan keuangan daerah 77 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521