Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 7 Tahun 2015

Penanggulangan Bencana Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; dan e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Seluma

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Pasar Tais

Tanggal Penetapan

30 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

23 Maret 2016

Tanggal Berlaku

23 Maret 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 7

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Seluma

Bidang

Halaman ini telah diakses 738 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2015 7 Perda.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Penanggulangan bencana
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	wilayah Kabupaten Seluma memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945;UU No. 9 Th. 1967; UU No. 3 Th. 2003; UU NO. 33 Th. 2004; UU No. 2004 Th. 2007; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2009; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 21 Th. 2008; PP No. 23 Th. 2008; Perpres No. 8 Th. 2008 dan Perda Kab. Seluma No. 12 Th. 2009 Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; dan e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2016. 79

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521