Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 8 Tahun 2006

Alokasi Dana Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan umum; 2. Tujuan, sumber, dan proporsi alokasi dana desa; 3. Rumus penetapan alokasi dana desa; 4. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana; 5. Ketentuan sanksi; 6.Ketentuan lain; 7. Ketentuan peralihan; 8. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

27 Juni 2006

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2006

Tanggal Berlaku

29 Agustus 2006

Sumber

LD.2006/NO.16, TLD No.20, LL KAB. MELAWI: 7HLM

Subjek

OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 511 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah_No. 8 Tahun 2006 ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

alokasi-dana desa-apbdes-dana-desa

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2006/NO.16, TLD No.20, LL KAB. MELAWI: 7HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alokasi Dana Desa

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan untuk mendukung partisipasi seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa demi mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.
Perda ini didasarkan pada: 1. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat; 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 7. UU Nomor 33 Tahun 2004 tennatng Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 9. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 11. PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 12. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. Ketentuan umum; 2. Tujuan, sumber, dan proporsi alokasi dana desa; 3. Rumus penetapan alokasi dana desa; 4. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana; 5. Ketentuan sanksi; 6.Ketentuan lain; 7. Ketentuan peralihan; 8. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
Hal yang belum diatur dalam Perda ini akan diatur dengan peraturan Bupati.
6 Halaman, 1 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521