Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 6 Tahun 2006

Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Susunan organisasi; 3. Tata Pemerintahan; 4. Hubungan Kerja; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

27 Juni 2006

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2006

Tanggal Berlaku

29 Agustus 2006

Sumber

LD.2006/NO.14, LL KAB. MELAWI: 8 HLM

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - DESA - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 873 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah_No. 6 Tahun 2006 ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

susunan-organisasi-pemerintahan-desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2006/NO.14, LL KAB. MELAWI: 8 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Susunan Organisasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	Penetapan perda ini adalah untuk melaksanakan Pasal 208 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Dasar hukum perda ini adalah: 1. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Melawi dan kabupaten Sekadau di Provinsi kalimantan Barat; 2. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan; 3. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan pemerintah Pengganti Undnang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 7. PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 8. PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 9. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Susunan organisasi; 3. Tata Pemerintahan; 4. Hubungan Kerja; 5. Ketentuan Lain-Lain; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006. Hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521