Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 27 Tahun 2001

IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT, meliputi Tata Cara Pemberian IPKR; Prioritas Pemberian IPKR; Luas Areal dan Masa Berlaku IPKR; Persyaratan Permohonan IPKR; Survey Lokasi; Kewajiban dan Larangan Pemegang IPKR; Tata Usaha Kayu Rakyat; Sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 27 Tahun 2001 tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muaro Jambi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2001

Tempat Penetapan

Sengeti

Tanggal Penetapan

27 Februari 2001

Tanggal Pengundangan

13 Maret 2001

Tanggal Berlaku

13 Maret 2001

Sumber

LD.2001/NO.13

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

Bidang

Halaman ini telah diakses 679 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.27-Th-2001-tg-IZIN-PEMANFAATAN-KAYU-RAKYAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

IZIN - PEMANFAATAN - KAYU - RAKYAT
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2001/NO.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT
ABSTRAK:	Dalam rangka penertiban penebangan, pengangkutan dan pemasaran kayu dari hutan rakyat/tanah milik, dipandang perlu untuk diadakan pengaturan melalui penerbitan izin pemanfaatan kayu rakyat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 62 Tahun 1998; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04-PW.03 Tahun 1984; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999; Kepgub No. 507 Tahun 1999. Perda ini mengatur tentang IZIN PEMANFAATAN KAYU RAKYAT, meliputi Tata Cara Pemberian IPKR; Prioritas Pemberian IPKR; Luas Areal dan Masa Berlaku IPKR; Persyaratan Permohonan IPKR; Survey Lokasi; Kewajiban dan Larangan Pemegang IPKR; Tata Usaha Kayu Rakyat; Sanksi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2001. 6 hlmn; 2 pnjlsn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521