Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 10 Tahun 2005

Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; 5. upah Pungut; 6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12. Keberatan dan Banding; 13. Kedaluwarsa; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

26 Desember 2005

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2006

Tanggal Berlaku

05 Juni 2006

Sumber

LD.2006/NO.8, TLD No.12, LL KAB. MELAWI: 15 HLM

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 606 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah_No. 10 Tahun 2005 ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pajak-hotel

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2006/NO.8, TLD No.12, LL KAB. MELAWI: 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan dengan menimbang bahwa sesuai pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan Pajak daerah. Demi tertib adminitrasi dan kelancaran dalam Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas , perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
Perda ini dilandasi oleh dasar hukum sebagai berikut: 1. UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara; 2. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 3. UU Nomor 17 Tahun 1997 tentanag Badan penyelesaian Sengketa Pajak; 4. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa; 5. UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi kalimantan barat; 8. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara; 9. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 10. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 11. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 12. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 13. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 14. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; 5. upah Pungut; 6. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12. Keberatan dan Banding; 13. Kedaluwarsa; 14. Ketentuan Pidana; 15. Ketentuan Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2006.
Hal yang belum diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
14 Halaman, 1 Halaman Penjelasan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521