Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2005

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini membahas pokok-pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Cara Perhitungan Retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Biaya Operasional; 10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 11. Pendaftaran Retribusi; 12. Penetapan Retribusi; 13. Tata Cara Pemungutan; 14. Sanksi Administrasi; 15. tat Cara Pembayaran; 16. Tata Carab Penagihan; 17. Keberatan; 18. Kelebihan pembayaran; 19. Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusasn Retribusi; 20. Kedaluwarsa Penagihan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Penyidikan; 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

26 Desember 2005

Tanggal Pengundangan

05 Juni 2006

Tanggal Berlaku

05 Juni 2006

Sumber

LD.2005/NO.7, TLD No.11, LL KAB. MELAWI: 14 HLM

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG - KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - LINGKUNGAN HIDUP - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 829 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah_No. 9 Tahun 2005 ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi-izin-izin mendirikan bangunan-imb
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2005/NO.7, TLD No.11, LL KAB. MELAWI: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:	Perda ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi Izin Mnedirikan bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten. Atas hal tersebut, Perda ini dibutuhkan untuk mengatur pemungutan pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Dasar hukum penetapan Perda ini adalah: 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 3. UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. UU Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan barat; 6. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 7. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 11. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 12. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Perda ini membahas pokok-pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi; 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 7. Cara Perhitungan Retribusi; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Biaya Operasional; 10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 11. Pendaftaran Retribusi; 12. Penetapan Retribusi; 13. Tata Cara Pemungutan; 14. Sanksi Administrasi; 15. tat Cara Pembayaran; 16. Tata Carab Penagihan; 17. Keberatan; 18. Kelebihan pembayaran; 19. Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusasn Retribusi; 20. Kedaluwarsa Penagihan; 21. Ketentuan Pidana; 22. Penyidikan; 23. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2006. Hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 13 Halaman, 1 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521