Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 5 Tahun 2005

Pajak Pengambilan Galian Golongan C

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini memuat materi pokok sebagaimana berikut ini: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; 5. Upah Pungut; 6. Masa Pajak, Saat Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; 11. tata Cara Pembetulan Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12. Keberatan dan Banding; 13. Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak; 14. Kedaluwarsa; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Galian Golongan C

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Melawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Nanga Pinoh

Tanggal Penetapan

20 Desember 2005

Tanggal Pengundangan

06 Februari 2006

Tanggal Berlaku

06 Februari 2006

Sumber

LD.2005/NO.15, TLD No.5, LL KAB. MELAWI: 12 HLM

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Melawi

Bidang

Halaman ini telah diakses 1024 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Daerah_No. 5 Tahun 2005.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak-galian-golongan c
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2005/NO.15, TLD No.5, LL KAB. MELAWI: 12 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan Galian Golongan C
ABSTRAK:	Pertimbangan dalam menetapkan Perda ini adalah berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah Kabupaten. Oleh Karena itu, demi tertib administrasi dan kelancaran, pengaturannya perlu diatur dalam suatu Perda. Dasar hukum dalam penetapan perda ini adalah: UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara; UU Nomor 8 tahuhn 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 17 tahun 1977 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak; UU Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Perda ini memuat materi pokok sebagaimana berikut ini: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek, dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; 4. Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; 5. Upah Pungut; 6. Masa Pajak, Saat Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan; 11. tata Cara Pembetulan Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12. Keberatan dan Banding; 13. Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak; 14. Kedaluwarsa; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2006. Peraturan yang masih perlu diatur adalah: 1. Oleh instansi berwenang, harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 4. 2. Oleh Bupati: a. Pengenaan tarif sesuai Pasal 5. b. Tata cara permintaan pembayaran upah pungut sesuai ayat (1) pasal 7. c. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD. d. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada auat (2) dan ayat (4) pasal 14. e. Bentuk, Jenis, formulir yang digunakan untuk penagihan pajak. f. Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 22. g. Hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini. 12 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521