Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 7 Tahun 2013

Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip, Maksud, dan Tujuan; 3. Pembentukan; 4. Pengelolaan; 5. Jenis Usaha dan Permodalan; 6. Bagi Hasil Usaha; 7. Kerja Sama; 8. Pelaporan; 9. Mekanisme Pertanggungjawaban; 10.Tuntutan Ganti Rugi; 11. Pembubaran; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bengkayang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bengkayang

Tanggal Penetapan

01 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

15 Juli 2013

Tanggal Berlaku

15 Juli 2013

Sumber

LD.2013/NO.7, TLD No.7, LL KAB. BENGKAYANG: 19 HLM

Subjek

BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - DESA - STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Bidang

Halaman ini telah diakses 480 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pedoman-pembentukan-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa-bum desa

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7, TLD No.7, LL KAB. BENGKAYANG: 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Perda ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Penetapan Perda ini juga dilandasi oleh: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
Perda ini memuat materi pokok sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Prinsip, Maksud, dan Tujuan; 3. Pembentukan; 4. Pengelolaan; 5. Jenis Usaha dan Permodalan; 6. Bagi Hasil Usaha; 7. Kerja Sama; 8. Pelaporan; 9. Mekanisme Pertanggungjawaban; 10.Tuntutan Ganti Rugi; 11. Pembubaran; 12. Pembinaan dan Pengawasan; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
13 halaman, 6 Halaman Penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521