Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 2 Tahun 2012

Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur pokok-pokok sebagai berikut: 1. KETENTUAN UMUM; 2. Bagian Kesatu: a) Nama, Objek, dan Golongan Retribusi, b) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa, Prinsip, dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, c) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, d) Denda Administrasi Keterlambatan; 3. Wilayah Pemungutan; 4. Pemungutan Retribusi: a) Tata Cara Pemungutan, b) Tata Cara pembayaran, c) Pemanfaatan, d) Keberatan. 5. Sanksi Administratif; 6. Penagihan Retribusi; 7. Kadaluwarsa Penagihan; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Insentif Pemungutan Retribusi; 10. Ketentuan penyidikan; 11. Ketentuan Khusus; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bengkayang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Bengkayang

Tanggal Penetapan

23 April 2012

Tanggal Pengundangan

25 April 2012

Tanggal Berlaku

25 April 2012

Sumber

LD.2012/NO.2, TLD No.2, LL KAB. Bengkayang: 19 HLM

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Bidang

Halaman ini telah diakses 621 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KTP-akta catatan sipil

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.2, TLD No.2, LL KAB. Bengkayang: 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perda ini adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat (1) huruf c, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 Nomor 532 Tahun 2003. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
Perda ini mengatur pokok-pokok sebagai berikut: 1. KETENTUAN UMUM; 2. Bagian Kesatu: a) Nama, Objek, dan Golongan Retribusi, b) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa, Prinsip, dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi, c) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, d) Denda Administrasi Keterlambatan; 3. Wilayah Pemungutan; 4. Pemungutan Retribusi: a) Tata Cara Pemungutan, b) Tata Cara pembayaran, c) Pemanfaatan, d) Keberatan. 5. Sanksi Administratif; 6. Penagihan Retribusi; 7. Kadaluwarsa Penagihan; 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 9. Insentif Pemungutan Retribusi; 10. Ketentuan penyidikan; 11. Ketentuan Khusus; 12. Ketentuan Pidana; 13. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Ganti Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
15 Halaman, 4 Halaman Penjelas

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521