Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 20 Tahun 2011

PEDOMAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati, termasuk Peserta Keluerga Harapan (PKH) sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang berlaku.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang PEDOMAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Situbondo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Situbondo

Tanggal Penetapan

01 April 2011

Tanggal Pengundangan

01 April 2011

Tanggal Berlaku

01 April 2011

Sumber

BD 20/2011

Subjek

KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Situbondo

Bidang

Halaman ini telah diakses 317 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_20_2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kesehatan

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 20/2011

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin dan dalam upaya mempercepat pencapaian Millenium Development Goal's (MDO's) ditetapkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan serta Operasional Kesehatan di Pusktames dan jaringannya; b. bahwa agar pelaksenaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskeamas dan jaringannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu didukung dengan dana dari Kementrian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
1. UU Nomor 17 Tahun 2003; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 15 Tahun 2004; 5. UU Nomor 29 Tahun 2004; 6. UU Nomor 32 Tahun 2004; 7. UU Nomor 32 Tahun 2004; 8. UU Nomor 40 Tahun 2004; 9. UU Nomor 36 Tahun 2009; 10. UU Nomor 44 Tahun 2009; 11. UU Nomor 10 Tahun 2010; 12. PP Nomor 32 Tahun 1996; 13. PP Nomor 38 Tahun 2007; 14. PP Nomor 41 Tahun 2007; 15. Perpres 34 Tahun 2010; 16. Permenkes No. 571/Menkes/Per/VII/1993; 17. Perda Kab. Situbondo Nomor 3 Tahun 2008; 18. Perda Kab. Situbondo Nomor 13 Tahun 2008; 19. Perbup Kab. Situbondo Nomor 38 Tahun 2008
Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati, termasuk Peserta Keluerga Harapan (PKH) sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas yang berlaku.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2011.
15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 20 Tahun 2011

PEDOMAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN JAMKESMAS, JAMPERSAL DAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT