Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 30.A Tahun 2016

Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS BAB III TUJUAN BAB IV KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN BAB V TIM PENILAI BAB VI MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wakatobi

Nomor

30.A

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Wangi-Wangi

Tanggal Penetapan

19 November 2016

Tanggal Pengundangan

19 November 2016

Tanggal Berlaku

19 November 2016

Sumber

BD.2016/No.-

Subjek

KEAGAMAAN, IBADAH, DAN PENYELENGGARAAN HAJI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Bidang

Halaman ini telah diakses 477 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Wakatobi No. 30.A Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pemberian

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.A, BD.2016/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan masyarakat dalam menjalankan ibadah, peranan Imam Masjid, Guru Taman Pengajian Al Qur`an, Anggota Majelis Ta`lim, Syara Hokumu (Modim dan Mokim), Remaja Masjid/Ta`mir dan Masyarakat Berprestasi Wakatobi Religius sangat penting dalam pimbinaan Keagamaan, Pelayanan Jamaah serta Pengelolaan Masjid; b. bahwa dalam rangka memberi motivasi dan penghargaan kepada Imam Masjid, Guru Taman Pengajian Al Qur’an, Anggota Majelis Ta’lim, Syara Hokumu (Modim dan Mokim), Remaja Masjid/Ta’mir dan Masyarakat Berprestasi Wakatobi Religius yang telah menunjukan prestasi dan pengabdian dalam pengelolaan Masjid, Pelayanan Jamaah dan Pembinaan Keagamaan di Kabupaten Wakatobi, maka perlu diberikan penghargaan untuk menunaikan Ibadah Umrah ke Makkaatul Mukkarromah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat TeladanWakatobi Religius;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4845); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS BAB III TUJUAN BAB IV KATEGORI DAN BENTUK PENGHARGAAN BAB V TIM PENILAI BAB VI MEKANISME PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2016.
15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 30.A Tahun 2016

Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT