Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo No. 5 Tahun 2010

Penanggulangan HIV/HAIDS Di kota Palopo

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS BAB IV : PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA BAB V : KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII : KOMISI PENANGGULANGAN MASYARAKAT BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN BAB X : SANKSI ADMINISTRASI BAB XI : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII : KETENTUAN PIDANA BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV/HAIDS Di kota Palopo

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2010/NO.5, TLD NO.5

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

Halaman ini telah diakses 580 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENANGGULANGAN HIV/HAIDS DI KOTA PALOPO
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/NO.5, TLD NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan HIV/HAIDS Di kota Palopo
ABSTRAK:	a. bahwa HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang salah satu jenis sel - sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi . yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh yang berakibat Acquired Immuno Deficiency Syndrome atau lebih dikenai dengan nama AIDS; b. bahwa perkembangan kasus HIV / AIDS di Kota Palopo jumlah kasusnya terus meningkat, untuk mengantisipals dampak terjadinya penularan secara luas perlu diupayakan penanggulangan yang optimal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Penanggulangan HIV / AIDS di Kota Palopo; 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasc dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Retor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praltik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) 10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inionesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/Per/VIl/1997teritang Peredaran Psikotropika; 873 16. Peraturan Menteri Perekonomian Bidang KesejahteraanRakyatRepublikIndonesiaNomor02/PER/MENKO/KESRA/1/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaam Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik : 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 18. Peraturan Daerah Kota Palope Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS BAB IV : PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA BAB V : KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII : KOMISI PENANGGULANGAN MASYARAKAT BAB VIII : PEMBIAYAAN BAB IX : PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN BAB X : SANKSI ADMINISTRASI BAB XI : KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XII : KETENTUAN PIDANA BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo No. 5 Tahun 2010

Penanggulangan HIV/HAIDS Di kota Palopo

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT