Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 8 Tahun 2010

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan meliputi Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif dan Cara Perhitungan Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat Pajak Terutang dan Pelaporan Obyek Pajak; Penetapan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Tata Cara Pemungutan; Surat Tagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sarolangun

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Sarolangun

Tanggal Penetapan

13 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

13 Desember 2010

Tanggal Berlaku

01 Januari 2011

Sumber

LD.2010/NO.08

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Bidang

Halaman ini telah diakses 747 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

374. perda-no-08-tahun-2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BEA PEROLEHAN - HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menarik Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Dasar Hukum: UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; dan Perda No. 3 Tahun 2008 Perda ini mengatur tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan meliputi Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Nilai Perolehan Pajak Tidak Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Besaran Tarif dan Cara Perhitungan Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat Pajak Terutang dan Pelaporan Obyek Pajak; Penetapan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Tata Cara Pemungutan; Surat Tagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521