Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 57 Tahun 2017

Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan dan Penyelenggaraan Satlinmas Inti Provinsi; Pengorganisasian meliputi Persyaratan, Perekrutan, Masa Keanggotaan; Tugas, Hak dan Kewajiban; Pemberdayaan, Pembinaan dan Pelaporan; dan Pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

03 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

03 Juli 2017

Tanggal Berlaku

03 Juli 2017

Sumber

BD.2017/No.57

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 872 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 57 TAHUN 2017 ttng LINMAS.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

DESA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 57, BD.2017/No.57
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:	Dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dan mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah-wilayah pedesaan, sehingga perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa, serta mengupayakan terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai perlu dilakukan sampai ke wilayah Kabupaten dan Kota, sehingga perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahan Nomer 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomer 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomer 56 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Maksud dan Tujuan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan dan Penyelenggaraan Satlinmas Inti Provinsi; Pengorganisasian meliputi Persyaratan, Perekrutan, Masa Keanggotaan; Tugas, Hak dan Kewajiban; Pemberdayaan, Pembinaan dan Pelaporan; dan Pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017. 19 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 57 Tahun 2017

Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Pada Desa/Kelurahan dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Provinsi Kalimantan Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT