Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 5 Tahun 2007

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 Kerangka Peraturan Desa, terdiri atas : a. Judul, memuat Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan/Penetapan dan Nama Peraturan Desa. b. Pembukaan, memuat 1. Frase ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; 2. Jabatan pembentuk peraturan desa; 3. Konsideran (menimbang); 4. Dasar hukum (mengingat); 5. Diktum, terdiri dari; a. Memutuskan; b. Menetapkan; c. Nama Peraturan Desa c. Batang Tubuh, dikelompokkan ke dalam : 1. Ketentuan umum; 2. Materi pokok yang diatur; 3. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); 4. Ketentuan penutup. d. Penutup. e. Penjelasan (jika diperlukan). f. Lampiran (jika diperlukan).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Soppeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2007

Tempat Penetapan

Watansoppeng

Tanggal Penetapan

19 September 2007

Tanggal Pengundangan

20 September 2007

Tanggal Berlaku

20 September 2007

Sumber

LD.2007/NO.86

Subjek

PEMBENTUKAN, PERUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KOMISI/KOMITE/BADAN/DEWAN/STAF KHUSUS/TIM/PANITIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Soppeng

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-Pedoman-Pembentukan-dan-Mekanisme-Penyusunan-Peraturan-Desa.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Desa
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2007/NO.86
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa Kepala Desa bersama dengan BPD membentuk Peraturan Desa; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas perlu di ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Daerah Otonom Pasal 2 Kerangka Peraturan Desa, terdiri atas : a. Judul, memuat Jenis, Nomor, Tahun Pengundangan/Penetapan dan Nama Peraturan Desa. b. Pembukaan, memuat 1. Frase ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; 2. Jabatan pembentuk peraturan desa; 3. Konsideran (menimbang); 4. Dasar hukum (mengingat); 5. Diktum, terdiri dari; a. Memutuskan; b. Menetapkan; c. Nama Peraturan Desa c. Batang Tubuh, dikelompokkan ke dalam : 1. Ketentuan umum; 2. Materi pokok yang diatur; 3. Ketentuan peralihan (jika diperlukan); 4. Ketentuan penutup. d. Penutup. e. Penjelasan (jika diperlukan). f. Lampiran (jika diperlukan).
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2007. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman pembuatan Peraturan Desa 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521