Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 9 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Jambi

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Jambi

Tanggal Penetapan

14 November 2016

Tanggal Pengundangan

04 November 2016

Tanggal Berlaku

04 November 2016

Sumber

LD.2016/NO.9

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Jambi

Bidang

Halaman ini telah diakses 5021 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA 9 TAHUN 2016 Perubahan Perda No. 46 Tahun 2002 Tentang Pembentukan RT dan LPM PDF.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN - PEMBENTUKAN - RUKUN TETANGGA - LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2016/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Rukun tetangga adalah merupakan suatu unsur terkecil dalam Pemerintahan di Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan yang bertugas untuk memelihara dan melestarikan nilai nilai kehidupan di dalam masyarakat yang berdasarkan Kegotongroyongan dan Kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk menampung, mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maka masyarakat atas prakarsanya dapat membentuk wadahnya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Perda No. 46 Tahun 2002; Perda No. 12 Tahun 2008
Perda ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016.
Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 huruf c, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1). Menambahkan 2 (dua) angka dalam Pasal 1, yakni angka 12 dan angka 13; 1 (satu) huruf dalam Pasal 7, yakni huruf d; 2 (dua) ayat dalam Pasal 11, yakni ayat (5) dan ayat (6); 1 (satu) ayat dalam Pasal 12, yakni ayat (4); 1 (satu) angka dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, yakni angka 4; 1 (satu) huruf dalam Pasal 17, yakni huruf d; 1 (satu) Pasal di antara Pasal 36 dan Pasal 37, yakni Pasal 36A. Menghapus Pasal 2; Pasal 15 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 22 ayat (4); Pasal 26 ayat (4) s.d. ayat (7); Pasal 34 ayat (2). Mengubah Judul Bab VIII seingga berbunyi "Pembinaan dan Pengawasan"
12 hlm., Lampiran I dan Lampiran II 4 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521