Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2012

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

04 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

01 Januari 2012

Sumber

BD.2012/No.8

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 379 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.08 Tahun 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Kebutuhan-dan-het

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2012/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang maka pemerintah perlu memberikan subsidi pupuk; c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/1212011 tentang Kebutuhan ban Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di 'atas dan untuk menyediakan pupuk dengan harga yang' wajar sampai ditingkat petani, dipandang perlu menetapkan kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kolaka ; e. bahwa berdasarkan huruf a, dan b, pupuk ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka tentang kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Kolaka;
1 . Undang Undang Nomor 29 Tahun '1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Ketentuan Pokok Peternakan (Lembaran Negara Republik Nomor 10); 1967 tentang Ketentuan - dan Kesehatan Hewan lndonesia Tahun 1967 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3478); 4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO3 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4297); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2478); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4411); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atdb Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844; 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 9. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 4079); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara ,Republik lndonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perddgangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasar; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TR260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An - Organik; 16.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik; 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An- Organik; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/ 1/2000 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada padi sawah spesifik lokasi; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/ 2/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah; 20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/ 6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/ SR.130/9/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012. 22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ Of .1601712A06 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan; 23, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/ OT.160f/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI BAB IV PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
46 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521