Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2015

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Adminstrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Sanksi Administrasi berupa Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Pelayanan Umum, Penghentian Sementara Kegiatan, Pembatalan Ijin, dan Pencabutan Ijin.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2015 tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sarolangun

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Sarolangun

Tanggal Penetapan

03 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

03 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

03 Agustus 2015

Sumber

LD.2015

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Bidang

Halaman ini telah diakses 566 kali

FILE-FILE PERATURAN

345. PERDA-NO-5-TAHUN-2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ANALISIS - DAMPAK - LALU LINTAS

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

ABSTRAK:

Pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan dan/atau usaha menunjukkan intensitas yang semakin meningkat dalam beberapa hal dapat menimbulkan dampak gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sehingga membutuhkan pengendalian. Bahwa dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut sudah seharusnya juga menjadi tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan sehingga dapat dicapai kondisi transportasi jalan yang aman, nyaman, tertib, dan lancar. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam ketertiban lalu lintas, maka diperlukan pengaturan tentang analisis dampak lalu lintas di Kabupaten Sarolangun
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 32 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Adminstrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Sanksi Administrasi berupa Peringatan Tertulis, Penghentian Sementara Pelayanan Umum, Penghentian Sementara Kegiatan, Pembatalan Ijin, dan Pencabutan Ijin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
11 Hlm, Penjelasan 5 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 5 Tahun 2015

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT