Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2009

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Selayar Nomor 6 Tahun 2009 tentang PERIZINAN USAHA PERIKANAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Selayar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Benteng

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2009/NO.6

Subjek

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Selayar

Bidang

Halaman ini telah diakses 568 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NOMOR-6-TAHUN-2009-TENTANG-PERIZINAN-USAHA-PERIKANAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERIZINAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2009/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK:	Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas laut 9.146,66 km2 dan darat 1.357,03 km, jumlah pulau-pulau sebanyak 130 buah dan panjang garis pantai 670 km memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu pengaturan Usaha Perikanan melalui Perizinan 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem lainnya 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 11.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan 12.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung; 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 805 Tahun 1995 tentang Ketentuan Penggunaan Kapal Penangkap Ikan; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengendali Kapal Perikanan; 15. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan; 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; 17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon; 18. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor 420 Tahun 1994 tentang Petunjuk Operasional bagi Pengawas Kapal; 19. Keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Nomor 330 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 330 Tahun 1995 tentang ukuran, lokasi, dan tata cara penangkapan Ikan Napoleon Wrasse; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar 22. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar PERIZINAN USAHA PERIKANAN
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 6 Tahun 2009

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT