Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 4 Tahun 2002

Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

24 Juni 2002

Tanggal Pengundangan

29 Juni 2002

Tanggal Berlaku

29 Juni 2002

Sumber

LD.2002/NO.58

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 771 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-4-Thn-2002-Penyertaan-modal1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyertaan modal daerah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2002/NO.58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
ABSTRAK:	a. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan upayaupaya dan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah b. Mengadakan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521