Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 7 Tahun 2002

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat perolehannya dari pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, baik berupa uang - 5 - atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jeneponto

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Bontosunggu

Tanggal Penetapan

24 Juni 2002

Tanggal Pengundangan

29 Juni 2002

Tanggal Berlaku

29 Juni 2002

Sumber

LD.2002/NO.61

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Bidang

Halaman ini telah diakses 752 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda-No.-7-Thn-2002-Penerimaan-Sumbangan-Pihak-ketiga2.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penerimaan sumbangan
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2002/NO.61
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka diperlukan upaya-upaya untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Daerah melalui Partisipasi masyarakat 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2000 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah baik yang mengikat maupun yang tidak mengikat perolehannya dari pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, baik berupa uang - 5 - atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002. 9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521