Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 10 Tahun 2011

Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan dan Pemikiman

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Tujuan dan Prinsip: 3. Perumahan dan Permukiman: 4. Prasarana, sarana dan utilitas: 5. Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas: 6. Persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas: 7. Wewenang: 8. Pembentukan Tim Verifikasi: 9. Pemanfaatan Prasarana, sarana dan utilitas: 10. Pengawasan dan Pengendalian: 11. Pembiayaan: 12. Sanksi Administratif: 13. Ketentuan Penyidikan: 14. Ketentuan Pidana: 15. Ketentuan peralihan: 16. Ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan dan Pemikiman

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangkalan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bangkalan

Tanggal Penetapan

03 November 2011

Tanggal Pengundangan

11 November 2011

Tanggal Berlaku

03 November 2011

Sumber

LD No 6/E

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Bidang

Halaman ini telah diakses 694 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda2011_10.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

InfraSTRUKTUR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD No 6/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Perumahan dan Pemikiman
ABSTRAK:	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah: bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman oleh pengembang kepada pemerintah daerah untuk memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman di daerah; bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Perda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965: UU No 5 Tahun 1960: UU No 8 Tahun 1981: UU No 16 Tahun 1985: UU No 28 Tahun 2002: UU No 1 Tahun 2004: UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008: UU No 33 Tahun 2004: UU No 26 Tahun 2007: UU No 32 Tahun 2009: UU No 1 Tahun 2011: UU No 12 Tahun 2011: PP No 27 Tahun 1983: PP No 4 Tahun 1988: PP No 36 Tahun 2005: PP No 79 Tahun 2005: PP No 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No 38 Tahun 2008: PP No 38 Tahun 2007: PP No 26 Tahun 2008: Permendagri No 17 Tahun 2007: Permendagri No 53 Tahun 2007: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008: Permendagri No 9 Tahun 2009: Perda Kab. Bangkalan No 5 Tahun 2006: Perda Kab. bangkalan No 3 Tahun 2009: Perda Kab. Bangkalan No 10 Tahun 2009: Perda Kab. Bangkalan No 11 tahun 2010. Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Tujuan dan Prinsip: 3. Perumahan dan Permukiman: 4. Prasarana, sarana dan utilitas: 5. Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas: 6. Persyaratan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas: 7. Wewenang: 8. Pembentukan Tim Verifikasi: 9. Pemanfaatan Prasarana, sarana dan utilitas: 10. Pengawasan dan Pengendalian: 11. Pembiayaan: 12. Sanksi Administratif: 13. Ketentuan Penyidikan: 14. Ketentuan Pidana: 15. Ketentuan peralihan: 16. Ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2011.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521