Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 5 Tahun 2014

Komposisi Pembagian Hasil Kapitasidan pemanfaatan dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan Nasional di Kabupaten Sintang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan; Pelayanan Tingkat Pertama dan Jenis Pelayanan; Tarif Pelayanan Kesehatan; Komposisi Pembagian Hasil Kapitasi dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; Pemanfaatan Dari Kapitasi BPJS; ketentuan penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Komposisi Pembagian Hasil Kapitasidan pemanfaatan dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan Nasional di Kabupaten Sintang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sintang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Sintang

Tanggal Penetapan

06 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2014

Tanggal Berlaku

01 Januari 2014

Sumber

BD.2014/NO.5, TBD No.5, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sintang

Bidang

Halaman ini telah diakses 527 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-5-TAHUN-2014-TTG-KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DAN PEMANFAATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI SINTANG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KOMPOSISI PEMBAGIAN HASIL KAPITASI DAN PEMANFAATAN DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SINTANG
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2014/NO.5, TBD No.5, LL KAB. SINTANG: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Komposisi Pembagian Hasil Kapitasidan pemanfaatan dalam penyelenggaraan Jaminan kesehatan Nasional di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:	bahwa guna melaksanakan pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menegaskan manfaat Jaminan Kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperluhkan merupakan hak setiap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS); Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.12 Tahun 2011, PP No.32 Tahun 1996; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Maksud dan Tujuan; Pelayanan Tingkat Pertama dan Jenis Pelayanan; Tarif Pelayanan Kesehatan; Komposisi Pembagian Hasil Kapitasi dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional; Pemanfaatan Dari Kapitasi BPJS; ketentuan penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014. 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521