Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2011

Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 3. DASAR PENGANAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK 4. WILAYAH PEMUNGUTAN 5. MASA PAJAK 6. TATA CARA PEMUNGUTSAN 7. INSENTIF PEMUNGUTAN 8. SURAT TAGIHAN PAJAK 9. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 10. KEDALUARSA PENAGIHAN 11. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 12. EMBETULAN,PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK. 13. PENGEMBALIAN KELEBIUAN PEMBAYARAN 14. KEBERATAN DAN BANDING 15. SANKSI ADMINISTRATIF 16. KETENTUAN PIDANA 17. PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gowa

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Sungguminasa

Tanggal Penetapan

09 Mei 2011

Tanggal Pengundangan

09 Mei 2011

Tanggal Berlaku

09 Mei 2011

Sumber

LD.2011/NO.10

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gowa

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda-gowa-tahun-2011-nomor-10.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PAJAK HIBURAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hiburan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah; b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang · Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. _Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik "Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun · 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Negara· · Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Tahun · ·2005 Nomor 140, Lembaran ·· Negara Republik Nomor 4578); .Indonesia Tambahan Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang• Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara · Pemberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4010 Nomor 153); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3).
1. KETENTUAN UMUM 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK 3. DASAR PENGANAAN TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK 4. WILAYAH PEMUNGUTAN 5. MASA PAJAK 6. TATA CARA PEMUNGUTSAN 7. INSENTIF PEMUNGUTAN 8. SURAT TAGIHAN PAJAK 9. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 10. KEDALUARSA PENAGIHAN 11. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 12. EMBETULAN,PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK. 13. PENGEMBALIAN KELEBIUAN PEMBAYARAN 14. KEBERATAN DAN BANDING 15. SANKSI ADMINISTRATIF 16. KETENTUAN PIDANA 17. PENYIDIKAN 18. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
16

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 10 Tahun 2011

Pajak Hiburan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT