Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini menjelaskan mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah, isi pokok peraturan ini antara lain: 1. bab 1 yang menjelaskan ketentuan umum, 2. bab 2 menjelaskan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, 3. bab III menjelaskan golongan retribusi, 4. bab IV menjelaskan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa, 5. bab V menjelaskan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, 6. bab VI menjelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi, 7. bab VII tentang wilayah pemungutan, 8. bab VIII mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran, 9. bab IX tentang pengurangan dan keringanan retribusi, 10. bab X sanksi administrasi, 11. bab XI tentang penagihan, 12. bab XII tentang kedaluwarsa penagihan, 13. bab XIII tentang keberatan, 14. bab XIV tentang pengembalian kelebihan pembayaran, 15. bab XV tentang peninjauan tarif retribusi, 16. bab XVI tentang pemeriksaan, 17. bab XVII tentang insentif pemungutan, 18. bab XVIII tentang penyidikan, 19. bab XIX tentang ketentuan pidana, 20. bab XX tentang ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ketapang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Ketapang

Tanggal Penetapan

28 Januari 2013

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2013

Tanggal Berlaku

28 Januari 2013

Sumber

LD.2013/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. KETAPANG: 19 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ketapang

Bidang

Halaman ini telah diakses 683 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO-7-TAHUN-2013-TTG-RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. KETAPANG: 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009
Peraturan ini menjelaskan mengenai retribusi pemakaian kekayaan daerah, isi pokok peraturan ini antara lain: 1. bab 1 yang menjelaskan ketentuan umum, 2. bab 2 menjelaskan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, 3. bab III menjelaskan golongan retribusi, 4. bab IV menjelaskan mengenai cara mengukur tingkat penggunaan jasa, 5. bab V menjelaskan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, 6. bab VI menjelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi, 7. bab VII tentang wilayah pemungutan, 8. bab VIII mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran, 9. bab IX tentang pengurangan dan keringanan retribusi, 10. bab X sanksi administrasi, 11. bab XI tentang penagihan, 12. bab XII tentang kedaluwarsa penagihan, 13. bab XIII tentang keberatan, 14. bab XIV tentang pengembalian kelebihan pembayaran, 15. bab XV tentang peninjauan tarif retribusi, 16. bab XVI tentang pemeriksaan, 17. bab XVII tentang insentif pemungutan, 18. bab XVIII tentang penyidikan, 19. bab XIX tentang ketentuan pidana, 20. bab XX tentang ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
15 Halaman dan 4 Halaman Lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2013

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT