Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 20 Tahun 2005

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 20 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Maros

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2005

Tempat Penetapan

Turikale

Tanggal Penetapan

30 Desember 2005

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2005

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Maros

Bidang

Halaman ini telah diakses 485 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA-NO.20-TAHUN-2005-TTG-TANAH.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
ABSTRAK:	Sehubungan dengan peningkatan laju pembangunan yang memanfaatkan media tanah sebagai sarana utamanya, disisi lain pemanfaatan ruang perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1999 dipandang perlu untuk diadakan perubahan; dalam rangka pengawasan dan pengaturan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah dimaksud, maka setiap usaha atau atau kegiatan komersial yang memanfaatkan ruang dan menggunakan tanah sebagai medianya perlu diberikan izin. 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Maros 16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bangunan 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2005-2010. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . MERUBAH PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521