Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 06 Tahun 2015

IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Kriteria Gangguan Bab IV Kewenangan Pemberian Izin Bab V Perizinan Bab VI Hak dan Kewajiban Bab VII Retribusi Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2015 tentang IZIN GANGGUAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Panjang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Padang Panjang

Tanggal Penetapan

23 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2015

Tanggal Berlaku

23 Desember 2015

Sumber

LD 2015 NO. 6, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 13 HLM

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Panjang

Bidang

Halaman ini telah diakses 448 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda no 6 ranperda lzin gangguan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

izin gangguan

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD 2015 NO. 6, LL SETDA KOTA PADANG PANJANG : 13 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IZIN GANGGUAN

ABSTRAK:

a. bahwa terwujudnya iklim usaha yang sehat, kondusif, dan ramah lingkungan merupakan suatu kondisi yang dicitacitakan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa izin gangguan merupakan instrumen hukum yang bersifat strategis dalam pengendalian dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin gangguan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008
Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Kriteria Gangguan Bab IV Kewenangan Pemberian Izin Bab V Perizinan Bab VI Hak dan Kewajiban Bab VII Retribusi Bab VIII Peran Serta Masyarakat Bab IX Pembinaan dan Pengawasan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Panjang No. 06 Tahun 2015

IZIN GANGGUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT