Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2015

TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bab III Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bab V Sanggah Banding Bab VI Penetapan Jenis Kontrak Bab VII Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Kerja Bab VIII serah Terima Hasil Pekerjaan Bab IX Pengendalian dan Pelaporan Bab X Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 Nomor 11

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 974 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub No. 11 th 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 Nomor 11
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG TERTIB ADMINISTRASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
ABSTRAK:	a. bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berkesinambaungan, berkeadilan, bermanfaat, tepat waktu, efektif dan efisien akan mempercepat pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan; b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk menjamin kepastian dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintan Provinsi sumatera Barat, perlu diatur tertib administrasi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tertib Administasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bab III Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bab V Sanggah Banding Bab VI Penetapan Jenis Kontrak Bab VII Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak Kerja Bab VIII serah Terima Hasil Pekerjaan Bab IX Pengendalian dan Pelaporan Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2013 35

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521