Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN PAJAK ROKOK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Rokok Bab III Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok Bab IV Penggunaan dan Pemanfaatan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bab V Biaya Pemungutan/Insentif Bab VI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN PAJAK ROKOK

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 Nomor 4

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 780 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub No. 4 th 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN PAJAK ROKOK
2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 Nomor 4
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN PAJAK ROKOK
ABSTRAK:	a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka untuk pelaksanaan pemungutan, penggunaan, dan pemanfaatan Pajak Rokok yang merupakan bagian dari Pajak Daerah perlu diatur petunjuk pelaksanaannya lebih lanjut; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Pajak Rokok; 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek dan Subjek Pajak Rokok Bab III Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok Bab IV Penggunaan dan Pemanfaatan Hasil Penerimaan Pajak Rokok Bab V Biaya Pemungutan/Insentif Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal . 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521