Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2014

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Kelembagaan Bab V Sistem Informasi Pengelolaan DAS Bab VI Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Bab VII Penyelesaian Sengketa Bab VIII Pendanaan Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Sanksi Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2014

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2014

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2014

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 Nomor 8

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1604 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 8 Pemprov Sumbar.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan daerah aliran sungai
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 Nomor 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	a. bahwa daerah aliran sungan merupakan kesatuan ekosistem yang kompleks dan utuh dari hulu sampai hilir yang merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dikelola secara terpadu dan terencana agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; b. bahwa kerusakan daerah aliran sungan di Provinsi Sumatera Barat semakin memprihatinkan, sehingga mengakibatkan bencana alam banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat; c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Wilayah Provinsi dan/atau Lintas Kabupaten/Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2009 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2013 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2013 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2014 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 27. Peraturan Daerah Provinsi SUmatera Barat Nomor 14 tahun 2012 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2013 Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Kelembagaan Bab V Sistem Informasi Pengelolaan DAS Bab VI Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Bab VII Penyelesaian Sengketa Bab VIII Pendanaan Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Sanksi Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2014. 52

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2014

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT