Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2016

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Informasi, Pelaporan Dan Pemeriksaan Kerugian Daerah; 3. Penyelesaian Kerugian Daerah; 4. Kadaluwarsa dan Penghapusan; 5. Pelaporan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sumatera Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Padang

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 Nomor 2

Subjek

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 1171 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Ranperda_ttg_tuntutan_ganti_kerugian_daerah_final_paraf.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA ATAU DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang taat asas dan mendukung pemulihan kerugian daerah melalui penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah; bahwa upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian daerah yang terjadi; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta memberikan pedoman yang tegas dalam penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, maka perlu pengaturan mengenai tuntutan ganti kerugian daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 27 Tahun 2014, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 19 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Informasi, Pelaporan Dan Pemeriksaan Kerugian Daerah; 3. Penyelesaian Kerugian Daerah; 4. Kadaluwarsa dan Penghapusan; 5. Pelaporan; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 30 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521