Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang No. 19 Tahun 2013

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah; Jenis Pemungutan Pajak; Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah; Penyediaan Benda Berharga; Bagian Alur Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah; Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bengkayang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Bengkayang

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2013

Tanggal Pengundangan

14 Agustus 2013

Tanggal Berlaku

14 Agustus 2013

Sumber

BD.2013/NO.19, TBD NO.19, LL KAB. BENGKAYANG: 40 HLM

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Bidang

Halaman ini telah diakses 347 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-19-TAHUN-2013-TTG-SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KAB BENGKAYANG.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

prosedur-pengelolaan-pajak-daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2013/NO.19, TBD NO.19, LL KAB. BENGKAYANG: 40 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mengatur Sistem dan Pengelolaan Pajak Daerah; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah; Jenis Pemungutan Pajak; Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah; Penyediaan Benda Berharga; Bagian Alur Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2013. 20 halaman peraturan dan 20 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521